REDD

Salah satu tantangan terbesar menghadapi dampak perubahan iklim adalah berbagai negara di dunia dipaksa untuk merancang ulang pola pembangunan mereka.

Negara seperti Indonesia, yang selama ini bersandar pada produk-produk hutan untuk menambah pemasukan negara, kini terpaksa harus memikirkan cara-cara baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tanpa merusak hutan. Indonesia juga sudah berjanji pada dunia untuk mengurangi tingkat kerusakan hutannya dan mengurangi buangan gas karbondioksidanya sebesar 26% pada 2020.

Di sisi lain, secara nasional, ekonomi Indonesia juga harus tumbuh sebesar 7% sampai 2014. Pertumbuhan ekonomi tentu berarti mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta semakin banyak penduduk yang sejahtera. Bagaimana Indonesia akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu jika hutan, penyumbang pemasukan terbesar selain pajak, dibatasi penggunaannya?

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto kini diserahi tugas untuk mencari cara terbaik untuk menyeimbangkan antara mencapai pertumbuhan ekonomi lewat pemanfaatan hutan sambil tetap melindungi hutan.

Sejak September 2010, Kuntoro juga mendapat tugas tambahan sebagai ketua gugus tugas khusus REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation / mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan).

REDD adalah skema ekonomi di mana negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang pemilik hutan (seperti Indonesia) untuk tidak menebang hutan.

Pada Mei 2010 lalu, pemerintah Norwegia adalah yang pertama berjanji untuk memberi dana $ 1 miliar untuk perlindungan hutan di Indonesia.
Menyusul perjanjian kerjasama Indonesia dan Norwegia itu, pemerintah Indonesia menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan untuk perlindungan hutan sambil tetap menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penduduk lokal.

Dalam sebuah konferensi pers soal perlindungan hutan di Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, Kamis (8/12), Kuntoro mengatakan, Kalimantan Tengah kini menjadi sebuah laboratorium.
Di sanalah tempat akan dilakukannya berbagai eksperimen untuk menentukan formula agar Indonesia bisa beralih ke pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu penekanan pada eksperimen di Kalimantan Tengah itu adalah bagaimana perlindungan hutan bisa berjalan bersama dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemasukan penduduk, terutama masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan.

Menurut Kuntoro, saat ini di Kalimantan Tengah, sudah ada 17 proyek yang semuanya melibatkan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengidentifikasi wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan itu."

Di saat bersamaan, rencana induk pengembangan Kalimantan Tengah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai koridor energi dan perkebunan.
Bukankah perlindungan hutan dan pengembangan energi serta perkebunan akan tumpang-tindih?

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas mengatakan tidak. "Apa pun investasi yang akan dilakukan di sana harus sesuai dengan rencana pengurangan emisi sebesar 26% itu. Energi juga bukan hanya kelapa sawit, ada geothermal dan gas. Ada sumber-sumber energi hijau dan ada teknologi yang lebih bersih untuk digunakan."

Kuntoro juga menambahkan bahwa dalam rangka proyek percontohan, timnya sudah mulai berkomunikasi dengan pengusaha kelapa sawit yang memiliki lahan di wilayah tersebut. "Perusahaan besar sudah sepenuhnya mengikuti ketentuan (lingkungan) yang kami inginkan. Kelompok menengah, ini bagian yang perlu...ya pemahaman lebih, ya pemaksaan.
Bagi pengusaha kecil, yang punya lahan 5, 10, 20 hektar, mereka masih perlu dibina untuk meningkatkan produktivitasnya."

Kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari 'beban' di hutan-hutan Kalimantan Tengah. Masih ada persoalan pertambangan batubara yang harus dijawab oleh tim Kuntoro. Untuk pertambangan, Kuntoro mengatakan, timnya baru akan mulai 'merapikan' sektor tersebut.

Direktur Iklim dan Inisiatif Kehutanan Pemerintah Norwegia Hans Brattskar mengatakan bahwa dalam program ini, sangat penting agar dana dari negaranya membawa keuntungan dan memperbaiki ekonomi penduduk lokal sambil tetap menjaga hutan.

Meski begitu, "Norwegia tidak bisa memastikan bahwa penduduk lokal akan mendapat keuntungan. Pemerintah Indonesialah yang harus bertanggungjawab dan memastikan apakah penduduk akan mendapat keuntungan sosial, pendidikan, atau mendapat pemasukan tambahan."

Direktur Lingkungan PBB (UNEP/United Nations Environmental Programme) Achim Steiner menyebut dalam hitung-hitungan ekonomi jangka 25 tahun, "Jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk melestarikan hutannya daripada memilih membabat hutan demi perkebunan kelapa sawit."

Masalahnya kini, apakah semua sektor keuangan (termasuk perkebunan dan
pertambangan) di Indonesia sudah melihat lebih jauh dari 25 tahun ke depan?